Musrenbangdes di Empat Belas Desa Kecamatan Teluk Pakedai

Musrenbang Desa Teluk Pakedai
Musrenbang Desa Teluk Pakedai

Berdasarkan kata MUSRENBANG merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Dimana kata musyawarah sendiri berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi dan berinteraksi untuk memecahkan masalah, konflik serta problem di tengah masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan / kecamatan tentang kebutuhan pembangunan suatu daerah.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

Ketika berbagai item prioritas telah tersusun, maka item-item yang dimaskud akan diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi melalui suatu yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang lebih dikenal dengan nama “BAPPEDA”

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di leval kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Untuk setiap wilayah yang berdiri di tengah-tengah Desa maka terdapat tingkatan kegiatan Musrenbang dimana posisi yang paling tinggi berada di tingkat Musrenbang Propinsi. Sedangkan tingkat paling rendah berada di tingkat Desa

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Pada bulan Januari 2018 telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Desa dimana hasil dari Musrenbang Desa ini akan diinput kedalam SIPPD sebelum pada akhirnya di bahas pada Musrenbang Kecamatan yang akan dilaksanakan pada akhir minggu di bulan Februari. Setiap item yang direncanakan masing-masing Desa di Teluk Pakedai hanya akan di pilih menjadi sembilan item, sehingga jika dikalikan dengan empat belas desa maka akan terdapat seratus dua puluh enam Item yang nantinya akan di bahas melalui agenda Musrenbang Kecamatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five + eleven =