Musrenbang Kecamatan Telukpakedai 2018 sebuah rancangan awal

Sebelumnya penulis pernah membahas tentang pelaksanaan kegiatan Musrenbang serta pengertian dari Musrenbang itu sendiri. Pada umumnya Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran

Untuk setiap Desa yang berada di Indonesia, maka setiap Musrenbang yang diadakan setahun sekali harus melalui beberapa tahap sebelum akhirnya usulan tersebut masuk ke Forum SKPD dan di bahas secara global pada saat pelaksanaan  Musrenbang  tingkat Kabupaten.

Diantaranya adalah Musrenbang Desa yang telah dilaksanakan pada bulan Januari, setelah itu berlanjut  ke tingkat Kecamatan dan terakhir adalah tingkat Kabupaten sebelum akhirnya dibahas ke tahap selanjutnya yaitu tingkat Provinsi dan naik ketingkat Nasional.

Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang lebih dikenal dengan nama (Bappeda)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut.

Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan sebuah program, serta diyakini pula bahwasanya besarnya komitmen ini tergantung kepada sejau hmana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Penjelasan PP 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Pada tanggal 21 Februari 2018 telah diadakan Musrenbang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya.

Musrenbang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya ini merupakan hasil rekapan dari usulan-usulan Desa dimana pada kegiatan kali ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kubu Raya Drs. Hermanus M.Si., serta beberapa anggota Dewan, Kepala Desa dan acara ini dibuka oleh Camat Teluk Pakedai Rasudi S.Sos.

Acara  berlangsung sejak pagi hari pukul 09.00 hingga menjelang sore hari sekitar pukul 16.00

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × 5 =